Baitul Maal Masa Rasulullah SAW dan Khalifah

BAITUL MAAL MASA RASULULLAH SAW & KHALIFAH
Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Berikut ini adalah kultwit tanpa nomor dari akun twitter @ahmadifham tentang Baitul Mal (BUKAN Baitul Mal wat Tamil – BMT) masa Rasulullah SAW dan al Khulafa ar Rasyidun. | Situasai ESENSI Baitul Mal inilah yang menjadi TELADAN dan cita-cita sistem tatanan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan yang LOGIS dan MENYEJAHTERAKAN umat. Sejarah di berbagai peradaban Islam telah mewujudkan tercapainya hal ini. Tentu butuh proses, waktu dan keseriusan dari segenap pelakunya.

Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal? | Berikut ini penjelasannya. | #IniLhoEkonomiSyariah!

Baitul Mal adalah rumah harta yang mengelola distribusi harta, kepemilikan, pendapatan negara, pengeluaran negara, dan hal-hal lain terkait.

Jadi bukan seperti Baitul Mal wat Tamwil model sekarang ini.

Sebelum Islam hadir, pemerintahan suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara.

Sebelum Islam hadir, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin serta membelanjakannya sesuka hati.

Sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan berlimpah adalah kunci sukses dan puncak kebesaran sebuah pemerintahan di dunia.

Pemerintahan di belahan dunia manapun selalu memberikan perhatian terbesar pada masalah pengumpulan dan administrasi penerimaan negara.

Dalam Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Alquran.

Rasulullah tidak menganggap diri sebagai seorang raja/penguasa, tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan negara.

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh.

Semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.

Harta pengumpulan negara adalah milik Negara, bukan individu. Tempat pengumpulan harta negara disebut Baitul Mal atau bendahara negara.

Dalam batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.

Baitul Mal masa Rasulullah terletak di komplek Masjid Nabawi yang juga sebagai kantor pusat negara sekaligus tempat tinggal Rasulullah.

Harta negara disimpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa

Terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut sebagai pegawai sekretariat Rasulullah.

Pada masa Rasulullah tidak ada bendaharawan negara. Kondisi ini hanya mungkin terjadi di lingkungan dengan pengawasan sangat ketat.

Baitul Mal memainkan peran sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa al-Khulafa al-Rasyidun.

Bagaimana penerapan sistem Ekonomi Islam masa khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW? | Berikut ini adalah penjelasannya.

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah at-Tamimi menjadi Khalifah Islam pertama.

Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat.

Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.

Abu Bakar juga melaksanakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin, sebagian menjadi tanggungan Negara.

Abu Bakar mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Dalam distribusi harta Baitul Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan: memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah.

Menurut Abu Bakar, dalam keutamaan iman, Allah lebih tahu. Dalam kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

Abu Bakar tidak pernah menumpuk harta di Baitul Mal dalam waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Kebijakan Abu Bakar meningkatkan aggregate demand dan aggregate supply yang menaikkan pendapatan nasional, memperkecil kesenjangan sosial.

Khalifah berikutnya adalah Umar ibn al-Khattab yang dikenal dengan Amir al-Mu’minin (Komandan Orang-Orang Yang Beriman).

Umar mengatur administrasi negara menjadi delapan wilayah propinsi: Mekah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.

Pada masa Umar, harta di Baitul Mal dikeluarkan bertahap sesuai kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan.

Pembangunan Baitul Mal dilatarbelakangi kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain) yang membawa harta hasil kharaj 500.000 dirham.

Harta tersebut disimpan di Baitul Mal sebagai cadangan, untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara dan kebutuhan ummat lainnya.

Pasca Syiria, Sawad (Irak) dan Mesir takluk, harta Baitul Mal meningkat: kharaj Sawad = seratus juta dinar, kharaj Mesir = dua juta dinar.

Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah adalah pihak berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal.

Namun, khalifah tidak boleh menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Tunjangan Umar sebagai Khalifah pun tidak naik.

Gaji Umar per tahun: 5000 dirham, dua stel pakaian dan seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah.

Baitul Mal digunakan untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Baitul Mal digunakan untuk membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Baitul Mal digunakan untuk membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial.

Khalifah Umar juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Di tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat bukan gubernur dan mereka mempunyai otoritas penuh.

Untuk distribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Departemen Pelayanan Militer mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Besarnya jumlah dana bantuan perang ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Departemen Kehakiman dan Eksekutif bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Besarnya gaji hakim harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Jumlah gaji yang diberikan kepada hakim harus sama dan kalaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar ajaran Islam beserta keluarganya.

Departemen Jaminan Sosial mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar membentuk sistem diwan yang, menurut pendapat terkuat, mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H.

Khalifah Umar menunjuk sebuah komite nassab untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya.

Pada masa Khalifah Umar, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap.

Pada masa Khalifah Umar, negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya.

Kebijakan Khalifah Umar tersebut semata-mata hanya untuk menghormati orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam.

Khalifah Umar sebenarnya tidak ingin terbentuk kelompok prejudices dalam masyarakat ataupun membuat bangsa Arab malas dan tergantung.

Di kemudian hari, Khalifah Umar menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif terhadap strata sosial masyarakat.

Dalam hal tanah kharaj, Khalifah Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar tidak membagikan tanah kharaj kepada muslimin. Namun pemiliknya diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Oleh Khalifah Umar, tanah kharaj tidak dibagikan kepada kaum muslim karena dikhawatirkan akan mengarah kepada praktek tuan tanah.

Khalifah Umar ibn al-Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. #IniLhoBankSyariah!

Menurut Khalifah Umar, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik.

Khalifah Umar menegaskan bahwa negara berhak mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberi ganti rugi secukupnya.

Pada masa Khalifah Umar, diatur zakat kuda, war (rumput herbal), karet, lebah, dan lainnya. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Dalam hal ushr, Khalifah Umar memberlakukan 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi, dan 10% untuk kafir harbi.

Khalifah Umar mengenakan jizyah kepada nonmuslim, tapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah, malah membayar shadaqah.

Pada masa Nabi dan kekhalifahan, koin mata uang asing telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar (emas) dan dirham (perak).

Bobot Dinar sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grains of barley. Rasio satu dirham/mitsqal = 7/10.

Khalifah Umar membagi pendapatan negara: (1) Zakat & ‘ushr; (2) Khums & Shadaqah; (3) Kharaj, fai, jizyah, sewa tanah, dan (4) lain-lain.

Pada masa Khalifah Umar, prioritas pengeluaran harta Baitul Mal adalah dana pensiun, dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Dalam administrasi pemerintahan, Khalifah Umar menetapkan perbaikan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan sebagai prioritas utama.

Khalifah Umar membangun kanal antarpropinsi agar komunikasi dan perdagangan bisa lancar. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli, mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid di seluruh wilayah negara.

Khalifah Umar membangun fasilitas air, tempat peristirahatan, depot makanan dan gudang perlengkapan yang dibutuhkan untuk ibadah haji.

Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayar atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin.

Khalifah Umar menetapkan untuk membayar tebusan para tahanan muslim, membayar diyat orang-orang tertentu. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Umar juga menetapkan untuk membayar biaya perjalanan para delegasi & tukar menukar hadiah dengan negara lain. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Dalam kondisi Baitul Mal stabil, Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan memberi pinjaman untuk keperluan perdagangan dan konsumsi.

Khalifah setelah Umar adalah Utsman ibn Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman, wilayah Islam bertambah di Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes.

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn al-Khattab.

Khalifah Utsman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen.

Khalifah Utsman juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga supremasi kelautannya sampai Mediterania.

Laodicea dan wilayah di Semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam.

Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Ia meringankan beban pemerintah, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn al-Khattab.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

Khalifah Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang yang bersangkutan.

Selama menjadi Khalifah, Utsman menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, di samping memberikan rangsum tambahan berupa pakaian.

Khalifah Utsman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk para fakir miskin dan musafir.

Khalifah Utsman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.

Khalifah Utsman juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi.

Khalifah Utsman selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin seusai shalat berjamaah.

Berbagai kebijakan Khalifah Utsman yang menguntungkan keluarganya, menimbulkan kekecewaan mendalam pada sebagian besar kaum muslimin.

Akibatnya, pemerintahan Khalifah Utsman lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

Khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi Khalifah, Ali langsung mengambil memberhentikan para pejabat yang korup.

Khalifah Ali juga membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman.

Khalifah Ali juga mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar ibn al-Khattab.

Masa pemerintahan Khalifah Ali yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik.

Khalifah Ali tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Khalifah Ali secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan Ali menyumbang 5000 dirham/tahun.

Kehidupan Ali sangat sederhana, sangat ketat dalam membelanjakan uang negara. Khalifah Ali pernah memenjarakan Gubernur Ray yang korup.

Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan dan provisi yang ada di Baitul Mal Madinah, Basrah dan Kufah. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Ali ingin mendistribusikan harta Baitul Mal di Sawad, tapi urung dilaksanakan demi menghindari perselisihan antara kaum muslimin.

Khalifah Ali memperkenalkan prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat. Sistem distribusi dilakukan setiap pekan sekali.

Pada masa Khalifah Ali, Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran, dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru.

Pada masa Khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar.

Khalifah Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar Shahibus Syurthah.

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.

Khalifah Ali mendeskripsikan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. #RevolusiMentalBisnisKeuangan

Khalifah Ali menginstruksikan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama dengan orang miskin, teraniaya dan penyandang cacat.

Khalifah Ali juga tegas melawan korupsi, penindasan, mengontrol pasar, memberantas tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.

Demikian kultweet tanpa nomor tentang #EkonomiSyariah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s